Data Anak Putus Sekolah di NTB Tak Sinkron, Pemprov Bentuk Tim Lintas Sektor

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil, Indah Damayanti Putri (Dok. Diskominfotik NTB)

Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi NTB menemukan persoalan sinkronisasi data dalam pendataan anak putus sekolah. Ketidaksesuaian data itu muncul antara sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Education Management Information System (EMIS) milik Kementerian Agama.

Temuan tersebut mengemuka dalam rapat terbatas bidang pendidikan yang dipimpin Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, di Kantor Gubernur NTB, Senin, 18 Mei 2026.

Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan banyak santri yang melanjutkan pendidikan di pondok pesantren tidak tercatat dalam sistem Dapodik sehingga masuk kategori anak putus sekolah.

“Pak Gubernur menegaskan yang harus diselesaikan bukan hanya angka statistik, tetapi memastikan seluruh anak NTB tetap mendapatkan akses pendidikan,” kata Ahsanul Khalik.

Pemerintah daerah menilai persoalan tersebut menyebabkan data anak putus sekolah belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan. Untuk mengatasi masalah itu, Pemprov NTB akan membentuk tim kecil lintas sektor yang bertugas melakukan sinkronisasi data pendidikan sekaligus memperkuat pendataan anak rawan putus sekolah.

Selain pembenahan data, pemerintah daerah juga menyiapkan penguatan jalur pendidikan alternatif melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), SMA dan SMK terbuka, kelas jarak jauh, hingga program PEPSI.

Program tersebut disiapkan untuk menjangkau anak-anak yang tidak lagi berada dalam sistem pendidikan formal.

Dalam rapat itu, Dinas Sosial dan P3A NTB juga diminta memperkuat pendataan anak disabilitas, pekerja anak, dan kelompok rentan lainnya agar akses pendidikan lebih merata.

Pemprov NTB turut membuka peluang pembangunan sekolah luar biasa (SLB) baru di sejumlah wilayah berdasarkan pemetaan kebutuhan bersama pemerintah pusat.

Peran kader posyandu juga akan diperluas untuk membantu pendataan anak rawan putus sekolah dan pekerja anak hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurut Ahsanul Khalik, pemerintah daerah ingin penanganan pendidikan dilakukan secara terintegrasi, termasuk menghubungkan persoalan pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat.

“Pak Gubernur ingin pendidikan di NTB tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi benar-benar terhubung dengan kebutuhan masyarakat dan masa depan anak-anak NTB,” ujarnya. (Fd)