UKW Jadi Penentu Kredibilitas, Kadis Kominfotik NTB Apresiasi SMSI dan Solopos Institute

Audensi SMSI NTB dengan Kadis Kominfotik NTB Ahsanul Khalik didampingi Kabid IKP (Dok. SMSI NTB)

Mataram (Kilasntb.com) — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Khalik, menilai Uji Kompetensi Wartawan (UKW) menjadi instrumen penting untuk memastikan kualitas dan kredibilitas kerja jurnalistik di daerah.

Pernyataan itu disampaikan Ahsanul saat menerima audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) NTB menjelang pelaksanaan UKW yang digelar bekerja sama dengan Solopos Institute, Senin, 18 Mei 2026. Kegiatan tersebut juga menjadi rangkaian menuju Musyawarah Provinsi (Musprov) II SMSI NTB.

Menurut Ahsanul, kompetensi wartawan tidak lagi bisa dipandang sebagai formalitas administratif. Di tengah derasnya arus informasi digital, wartawan dituntut memiliki standar profesional agar mampu menyajikan informasi yang akurat, terverifikasi, sekaligus memberi pendidikan publik.

“Semua wartawan harus memiliki kompetensi sesuai persyaratan agar mampu menyampaikan berita yang kredibel, jujur, dan memberikan edukasi kepada masyarakat,” kata Ahsanul.

(Dok. SMSI NTB)

Ia menilai langkah SMSI NTB menggandeng Solopos Institute menunjukkan upaya serius meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor media siber. Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, berkepentingan terhadap lahirnya ekosistem pers yang profesional karena media memiliki posisi strategis dalam menjembatani komunikasi publik.

Ahsanul menegaskan, keberadaan media dan wartawan tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan pemahaman masyarakat. Karena itu, kualitas wartawan akan menentukan kualitas ruang publik yang terbentuk.

“Kami berharap akan lahir wartawan-wartawan yang handal dan mampu berkolaborasi membangun daerah ini dengan baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tanpa peran media, berbagai program dan kerja pemerintah berpotensi tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat. Dalam konteks itu, pers dinilai tetap menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah dan penguatan demokrasi lokal. (Red)