 |
| Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat meninjau Rumah Susun ASN Nusa Tenggara Barat di Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Dok. Istimewa) |
Lombok Barat (Kilasntb.com) — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti langsung tata pelayanan publik saat meninjau Rumah Susun ASN Nusa Tenggara Barat di Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Selasa, 19 Mei 2026.
Di tengah peninjauan hunian vertikal bagi aparatur sipil negara itu, Maruarar justru memberi perhatian khusus pada posisi ruang pelayanan masyarakat di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara 1.
Menurut dia, pelayanan publik tidak boleh menyulitkan masyarakat hanya karena persoalan tata ruang birokrasi. Karena itu, ia meminta area pelayanan dipindahkan ke lantai paling bawah agar mudah diakses rakyat.
“Ini ruang pelayanan ya, saran saya bisa ditempatkan di bawah di lantai 1 agar rakyat mendapatkan akses informasi yang mudah dan cepat,” kata Maruarar saat meninjau ruang pelayanan BP3KP NT 1.
Pernyataan itu menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Menteri PKP ke Rusun ASN NTB. Di hadapan jajaran kementerian dan pegawai BP3KP NT 1, Maruarar menekankan bahwa wajah birokrasi pemerintah harus berubah: cepat, terbuka, dan responsif terhadap pengaduan masyarakat.
“Kita harus menguasai masalah dan kebijakan yang ada di masyarakat karena ketika rakyat bertanya dan menyampaikan pengaduan, kita bisa sampaikan dengan jelas agar rakyat terbantu,” ujarnya.
Rusun ASN NTB sendiri dibangun dengan konsep mixed use development yang menggabungkan fungsi hunian dan perkantoran dalam satu kawasan. Lantai satu hingga tiga digunakan sebagai area kantor dan pelayanan publik BP3KP NT 1, sedangkan lantai empat sampai delapan menjadi hunian ASN.
Bangunan delapan lantai itu memiliki 72 unit hunian dengan kapasitas sekitar 216 penghuni. Unit terdiri atas 60 tipe 36, 10 tipe 45, dan dua unit ramah difabel. Seluruh kamar telah dilengkapi furnitur sehingga siap ditempati ASN yang bertugas di Kota Mataram dan Lombok Barat, terutama pegawai dari luar daerah.
Selain hunian, rusun tersebut dilengkapi fasilitas lift, mushola, area terbuka, dan menerapkan konsep green building untuk mendukung efisiensi energi serta kenyamanan lingkungan.
Bagi Maruarar, pembangunan rusun ASN bukan sekadar menyediakan tempat tinggal pegawai pemerintah. Ia menilai hunian yang terintegrasi dengan area kerja harus menjadi bagian dari pembenahan sistem pelayanan publik.
Dengan hunian yang dekat dengan kantor dan fasilitas kerja yang terpusat, pemerintah berharap ASN dapat bekerja lebih efektif dan memberikan pelayanan lebih cepat kepada masyarakat. (Red)