 |
| Kepala Badan Pusat Statistik NTB Wahyudin (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memperketat pengendalian harga pangan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah setelah inflasi daerah tercatat mencapai 3,27 persen pada April 2026.
Sejumlah komoditas strategis seperti minyak goreng, daging ayam ras, bawang merah, dan gas elpiji tiga kilogram mulai mengalami kenaikan harga di beberapa wilayah.
Kenaikan harga itu menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-NTB yang digelar Selasa, 12 Mei 2026. Pemerintah daerah meminta seluruh TPID kabupaten/kota lebih responsif menghadapi potensi lonjakan harga selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Sekretaris Daerah NTB Abul Chair mengatakan pengendalian inflasi tidak semata menyangkut stabilitas ekonomi makro, tetapi berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memiliki makna apabila masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok akibat harga yang tidak terkendali,” kata Abul Chair.
Pemprov NTB menyiapkan lima langkah pengendalian inflasi, yakni menjaga pasokan dan distribusi bahan pokok, memperkuat kerja sama antar daerah, mempercepat pemantauan harga harian, memperluas operasi pasar murah, serta membangun sistem pengendalian inflasi berbasis data dan teknologi.
Kepala Badan Pusat Statistik NTB Wahyudin mengatakan tekanan harga mulai terlihat di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima. Menurut dia, kenaikan harga terutama terjadi pada minyak goreng dan daging ayam ras dibanding bulan sebelumnya.
“Kami melihat beberapa komoditas sudah mulai bergerak naik dibandingkan bulan sebelumnya,” ujarnya.
Selain faktor produksi, pemerintah menilai persoalan distribusi masih menjadi tantangan utama pengendalian inflasi di NTB. Abul Chair menyebut keterlambatan distribusi dan lemahnya informasi pasar kerap memicu kepanikan masyarakat meski stok barang sebenarnya tersedia.
“Kadang stok cukup, tetapi informasi tidak sampai ke masyarakat sehingga memicu kepanikan,” katanya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Hario Kartiko Pamungkas meminta pemerintah daerah segera melakukan intervensi pasar ketika ada komoditas yang mulai mengalami kenaikan harga. Menurut dia, operasi pasar murah harus dilakukan secara tepat sasaran dan tepat waktu.
BI NTB juga mendorong penguatan distribusi pangan antarwilayah agar daerah surplus dapat memasok kebutuhan daerah yang mengalami kekurangan stok.
“Distribusi harus terkoneksi agar pasokan tetap terjaga dan harga stabil,” kata Hario. (Red)