 |
| Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Nusa Tenggara Barat (Dok.Istimewa) |
Mataram (Kilasntb.com) — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Nusa Tenggara Barat, Selasa, 19 Mei 2026. Forum itu membahas isu keamanan nasional hingga percepatan program pembangunan rumah rakyat.
Rapat yang berlangsung di Hotel Merumatta Senggigi, Lombok Barat, itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago. Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kepala daerah dari wilayah Indonesia timur, serta jajaran TNI, Polri, kejaksaan, dan intelijen daerah.
Dalam forum tersebut, pemerintah membahas penguatan keamanan maritim, pertahanan negara, pengarusutamaan gender di sektor keamanan, serta evaluasi program strategis daerah yang dikaitkan dengan agenda pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto.
Djamari mengatakan daerah memiliki potensi besar di sektor sumber daya alam dan pariwisata yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, Lombok memiliki daya tarik wisata yang kuat dan perlu dikelola lebih maksimal.
Pada kesempatan itu, Maruarar memaparkan capaian dan program prioritas Kementerian PKP, termasuk kebijakan percepatan akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menyinggung kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi MBR.
“Presiden Prabowo adalah yang pertama membuat kebijakan ini dan membuktikan birokrasi bisa berjalan lebih cepat,” kata Maruarar.
Menurut dia, percepatan pembangunan sektor perumahan membutuhkan dukungan lintas pihak, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga dunia usaha. Ia menyebut kolaborasi menjadi kunci agar program perumahan rakyat berjalan efektif.
Sementara itu, Tito Karnavian mengapresiasi capaian NTB dalam penerbitan izin Persetujuan Bangunan Gedung untuk program rumah rakyat. Ia menyebut NTB menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi.
“Provinsi NTB menjadi yang tertinggi mengeluarkan 64 izin PBG dengan bentuk 6.170 unit rumah,” ujar Tito.
Tito juga menyoroti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang disebutnya sebagai langkah besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat. Pemerintah, kata dia, menargetkan setiap kabupaten di NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua memperoleh sedikitnya 500 unit bantuan bedah rumah.
Selain itu, pemerintah menyiapkan pembangunan 15 ribu rumah di kawasan perbatasan melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk mendukung pemerataan pembangunan nasional.
Rakor Forkopimda ditutup dengan penampilan penyanyi Edo Kondologit yang membawakan lagu “Di Bawah Tiang Bendera”. Pemerintah menyatakan forum koordinasi tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi pusat dan daerah dalam menjalankan program strategis nasional, termasuk sektor perumahan rakyat. (Red)