 |
| Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri (Dok. Diskominfotik NTB) |
Nusa Tenggara Barat (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi NTB memperkuat transformasi layanan kesehatan melalui percepatan penurunan stunting, perluasan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga penguatan penanganan tuberkulosis (TBC) sepanjang 2026.
Dinas Kesehatan Provinsi NTB mencatat prevalensi stunting pada triwulan I-2026 turun menjadi 12,88 persen atau lebih rendah dibanding target nasional sebesar 17,5 persen. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator positif keberhasilan intervensi kesehatan dan penguatan program berbasis masyarakat di daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri, mengatakan penurunan angka stunting tidak hanya ditopang sektor kesehatan, tetapi juga dipengaruhi perbaikan sanitasi, akses air bersih, dan pengentasan kemiskinan.
“Intervensi langsung di sektor kesehatan memiliki daya ungkit sekitar 30 persen, seperti imunisasi, pemberian ASI eksklusif, dan pola asuh. Namun, yang paling besar adalah intervensi sensitif hingga 70 persen, meliputi sanitasi, lingkungan sehat, dan penanganan kemiskinan,” ujar Hamzi saat ditemui di Mataram, Selasa (5/5/2026).
Menurut dia, pemerintah daerah juga memperkuat program Desa Berdaya sebagai ujung tombak pengawasan kasus stunting di tingkat desa. Program tersebut mencakup pemantauan balita, bantuan telur untuk pemenuhan protein, serta dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski tren stunting menurun, Hamzi menilai tantangan terbesar masih berasal dari pola konsumsi masyarakat, terutama meningkatnya ketergantungan pada makanan instan dan siap saji.
“Tantangan kita hari ini adalah memastikan balita dengan masalah gizi mendapatkan pendampingan yang tepat. Edukasi tentang lingkungan sehat dan pola makan bergizi terus kami lakukan agar masyarakat tidak bergantung pada makanan instan,” katanya.
Selain fokus pada stunting, Pemprov NTB juga memperluas pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi bagian dari program prioritas nasional di bidang kesehatan. Pada 2026, sebanyak 2,663 juta penduduk atau sekitar 46 persen populasi NTB ditargetkan mengikuti skrining kesehatan gratis.
Program tersebut menyasar seluruh kelompok usia, mulai bayi, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Layanan dapat diakses di puskesmas, pustu, posyandu, maupun layanan kesehatan berbasis komunitas pada berbagai kegiatan masyarakat.
“CKG merupakan langkah skrining untuk mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini. Ini hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dan seluruh datanya akan terintegrasi secara digital melalui aplikasi Satusehat Indonesia,” ujar Hamzi.
Di sisi lain, penanganan TBC juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas Kesehatan NTB mencatat penemuan kasus baru TBC pada 2025 baru mencapai 61 persen dari target 90 persen.
Hamzi mengatakan, salah satu tantangan utama dalam pengendalian TBC adalah rendahnya kepatuhan terapi pencegahan pada anggota keluarga pasien yang tinggal serumah dengan penderita.
“Sering kali anggota keluarga merasa sehat sehingga enggan menjalani terapi pencegahan. Padahal langkah itu penting untuk memutus rantai penularan,” katanya.
Untuk memperkuat pengendalian penyakit tersebut, Pemprov NTB menjalankan program Desa Berdaya Siaga TBC di 40 desa. Program itu difokuskan pada penemuan kasus aktif, pengobatan pasien, dan terapi pencegahan bagi kelompok berisiko.
Pemerintah daerah berharap pendekatan berbasis komunitas dapat mempercepat target desa bebas TBC sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit menular. (Fd)