 |
| Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal resmi menerima Surat Keputusan (SK) penetapan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir (Dok. Diskominfotik NTB) |
Jakarta, Kilas NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal resmi menerima Surat Keputusan (SK) penetapan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.
Penyerahan SK tersebut menandai dimulainya persiapan penyelenggaraan PON 2028 yang akan digelar bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah juga menetapkan DKI Jakarta sebagai daerah penopang untuk sejumlah cabang olahraga yang membutuhkan fasilitas khusus.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan penetapan tersebut menjadi tonggak penting bagi NTB sekaligus awal dari tanggung jawab besar sebagai penyelenggara pesta olahraga nasional.
“Alhamdulillah, Bapak Gubernur telah menerima secara resmi Surat Keputusan Penetapan Tuan Rumah PON XXII Tahun 2028. Kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijawab dengan persiapan yang matang dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat,” kata Ahsanul Khalik, Rabu, 24 Juni 2026.
Menurut dia, kehadiran Gubernur NTB dalam rapat koordinasi tersebut merupakan bentuk penerimaan resmi mandat pemerintah pusat kepada NTB. Penetapan itu sekaligus menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas daerah dalam menggelar ajang olahraga berskala besar.
Ahsanul menjelaskan, penyelenggaraan PON 2028 akan mengedepankan konsep kolaboratif antara NTB dan NTT dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia. Cabang olahraga akan dibagi berdasarkan kesiapan venue masing-masing daerah.
“Konsep ini memungkinkan penyelenggaraan PON berlangsung lebih efisien karena mengoptimalkan infrastruktur yang sudah tersedia. Fokus pemerintah adalah melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas venue yang ada, bukan membangun fasilitas baru dalam skala besar,” ujarnya.
Setelah menerima SK, Pemerintah Provinsi NTB akan mempercepat tahapan persiapan, mulai dari peningkatan kualitas venue, penyusunan rencana operasional, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga penyiapan sumber daya manusia.
Pemerintah daerah juga akan mendorong keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam menyukseskan agenda nasional tersebut. Menurut Ahsanul, dukungan UMKM, komunitas olahraga, dan sektor pariwisata menjadi faktor penting agar penyelenggaraan PON memberi dampak ekonomi yang luas.
Ia menilai PON 2028 bukan sekadar ajang kompetisi olahraga, melainkan peluang strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat citra NTB di tingkat nasional.
“Penerimaan SK ini menjadi awal dari kerja bersama untuk menghadirkan PON XXII Tahun 2028 yang sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Ahsanul.
Dalam rapat koordinasi tersebut hadir pula Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, serta jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Dengan pengalaman menjadi tuan rumah sejumlah ajang olahraga nasional dan internasional dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi NTB optimistis mampu menyelenggarakan PON 2028 secara profesional, efisien, dan akuntabel sesuai arahan pemerintah pusat. (Red)