 |
| (Sumber. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB – Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Abul Chair, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak lagi terjebak pada pola kerja yang hanya mengejar serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan administratif.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan birokrasi saat ini adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem.
Pernyataan itu disampaikan Abul Chair usai memimpin Rapat Pimpinan bersama seluruh pejabat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu, 17 Juni 2026.
Menurut dia, seluruh perangkat daerah harus bergerak dalam satu arah untuk mendukung tiga agenda utama pemerintahan Gubernur NTB Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia.
“Ketika Pak Gubernur menyampaikan program unggulannya, itu menjadi concern kita untuk mencapainya bersama-sama, tidak bergerak sendiri-sendiri,” kata Abul Chair.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak boleh lagi diukur dari banyaknya program yang dijalankan atau besarnya anggaran yang dihabiskan. Yang lebih penting adalah perubahan yang terjadi di tengah masyarakat setelah program tersebut dilaksanakan.
“Arahnya sudah jelas, bagaimana menurunkan kemiskinan bahkan menuju nol kemiskinan ekstrem. Ukurannya harus jelas, dan yang paling penting adalah dampaknya,” ujarnya.
Abul Chair memberi perhatian khusus terhadap Program Desa Berdaya yang menjadi salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam memutus rantai kemiskinan. Menurut dia, program tersebut tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan semata, melainkan harus mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai kemudian yang dihitung hanya berapa kali kita datang atau berapa uang yang sudah dihabiskan. Desa Berdaya bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi memberdayakan. Sebelum dibantu seperti apa, setelah dibantu menjadi seperti apa, itu yang harus terlihat,” katanya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi kritik terhadap pendekatan pembangunan yang selama ini kerap berfokus pada aktivitas dan laporan administratif, tanpa ukuran yang jelas terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, pemerintah daerah memperketat pengawasan sejak tahap awal. Abul Chair mengatakan Inspektorat dilibatkan sejak proses verifikasi usulan hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Pengawasan itu bukan di ujung setelah kegiatan selesai. Sejak pra-perencanaan, perencanaan, penyaluran bantuan hingga pelaksanaannya terus dipantau. Jadi pengawasan merupakan bagian dari proses yang berjalan terus-menerus,” ujarnya.
Ia juga meminta agar seluruh bantuan yang disalurkan benar-benar digunakan sesuai proposal yang telah diverifikasi pemerintah. Menurutnya, konsistensi pelaksanaan program menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima.
“Pastikan usaha yang dijalankan dan penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan proposal yang telah diajukan,” kata Abul Chair.
Meski Program Desa Berdaya hanya memberikan bantuan sekitar Rp300 juta per desa setiap tahun, Sekda menegaskan program tersebut merupakan salah satu pengungkit dalam strategi besar penghapusan kemiskinan ekstrem. Karena itu, seluruh intervensi pemerintah harus saling mendukung dan bergerak menuju target yang sama.
Di akhir arahannya, Abul Chair mengingatkan seluruh OPD agar meninggalkan ego sektoral yang selama ini kerap menghambat efektivitas program pembangunan. Ia menilai kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.
“Semua program itu harus bergerak bersama menuju tujuan yang sama,” ujarnya.
Narasi ini menonjolkan pesan utama Sekda NTB bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem bukan sekadar soal anggaran dan kegiatan, melainkan soal hasil yang terukur dan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. (Red)