 |
| (Dok. Kilas NTB) |
Mataram, Kilas NTB — Peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) oleh Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menegaskan arah pembangunan hijau yang selama ini diklaim terus diperkuat.
Di hadapan Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memaparkan sejumlah capaian lingkungan daerah, mulai dari rehabilitasi lahan hingga pengelolaan sampah. Salah satu yang disorot adalah keberhasilan penanaman lebih dari satu juta pohon di seluruh kabupaten dan kota sejak 2025.
"Lebih dari satu juta pohon telah ditanam sebagai bagian dari upaya rehabilitasi lingkungan dan penguatan ketahanan iklim daerah," kata Iqbal dalam dialog nasional peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026, Sabtu, 6 Juni 2026.
Peluncuran Gerakan Indonesia ASRI di Cibubur juga ditandai komitmen nasional menanam dua miliar pohon melalui kampanye Saatnya Bekerja untuk Iklim atau Now For Climate. Pemerintah menargetkan penguatan ketahanan iklim, pemulihan ekosistem, pengurangan emisi karbon, hingga mitigasi bencana berbasis lingkungan.
Iqbal mengatakan, arahan Presiden terkait gerakan kebersihan dan pelestarian lingkungan telah ditindaklanjuti sejak awal tahun melalui kegiatan kurvei dan gotong royong yang melibatkan sekolah, aparatur sipil negara, komunitas, hingga pemerintah daerah.
"Kami terus memperluas gerakan ini agar menjadi budaya kolektif masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial," ujarnya.
Namun di balik capaian tersebut, NTB juga membawa sejumlah pekerjaan rumah yang membutuhkan intervensi pemerintah pusat. Salah satunya persoalan banjir yang berulang di Kota Bima dan Kabupaten Bima.
Menurut Iqbal, kerusakan kawasan hutan di daerah hulu menjadi faktor utama yang memperparah bencana setiap musim hujan.
"Rehabilitasi kawasan hutan dan penguatan konservasi menjadi langkah mendasar untuk mengurangi risiko banjir yang terus berulang," katanya.
Persoalan sampah juga menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi NTB mendorong pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dalam forum tersebut, Iqbal mengungkapkan komitmen Pertamina Patra Niaga untuk mendukung pemanfaatan gas metana dari TPA Regional Kebon Kongok menjadi sumber energi bagi masyarakat sekitar.
Inisiatif itu dinilai dapat mengubah persoalan lingkungan menjadi sumber manfaat ekonomi sekaligus menekan emisi dari sektor persampahan.
Selain itu, NTB meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan sampah di kawasan wisata Gili Tramena yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Kawasan tersebut selama ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang menghadapi tekanan lingkungan akibat tingginya aktivitas pariwisata.
Pada momentum yang sama, Pemerintah Provinsi NTB juga menyerahkan penghargaan PROPER kepada sejumlah perusahaan yang dinilai berhasil menerapkan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Penghargaan kategori Hijau diberikan kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bima, PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Bandara Internasional Lombok, dan PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang.
NTB juga menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terkait sinergi perlindungan lingkungan hidup, rehabilitasi kawasan kritis, serta pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan.
Menanggapi berbagai persoalan yang disampaikan NTB, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, menyatakan pemerintah pusat akan memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah isu lingkungan strategis di daerah tersebut.
"Kami akan memberikan perhatian khusus terhadap berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi NTB," kata Jumhur.
Ia dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke NTB pada 4–5 Juli 2026 untuk membahas langkah percepatan penyelesaian berbagai persoalan lingkungan, mulai dari rehabilitasi hutan, pengendalian banjir, hingga tata kelola sampah.
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, isu lingkungan kini tidak lagi diposisikan sebagai agenda sektoral. Pemerintah daerah menempatkannya sebagai fondasi pembangunan jangka panjang yang menentukan daya saing daerah sekaligus keberlanjutan sumber daya alam di masa depan. (Red)