 |
| Anggota Komite II DPD RI, Mirah Midadan Fahmid, usai melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Ketenagalistrikan di Kantor PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) (Dok. PLN) |
Mataram, Kilas NTB – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai sektor ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat telah memasuki fase baru. Setelah rasio elektrifikasi mendekati 100 persen, tantangan berikutnya bukan lagi memperluas akses listrik, melainkan memastikan pasokan mampu menopang industrialisasi dan hilirisasi.
Penilaian itu disampaikan Anggota Komite II DPD RI, Mirah Midadan Fahmid, usai melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Ketenagalistrikan di Kantor PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB), Kamis, 23 Juli 2026.
Mirah mengatakan hasil pengawasan menunjukkan tidak ada persoalan krusial dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan di NTB. Berdasarkan pemaparan manajemen PLN, sistem kelistrikan dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kami ingin mengetahui apakah ada kendala yang berarti untuk sektor ketenagalistrikan di NTB. Ternyata secara umum tidak ada kendala yang berarti," kata Mirah.
Menurut dia, capaian rasio elektrifikasi yang hampir menyentuh 100 persen menjadi indikator keberhasilan PLN memperluas akses energi hingga ke masyarakat. Jumlah warga yang belum menjadi pelanggan PLN juga dinilai sangat kecil.
"Kalau kita lihat data demi data, semuanya tidak ada kendala yang berarti. Rasio elektrifikasi sudah hampir 100 persen. Saya rasa ini capaian yang luar biasa dan perlu terus ditingkatkan," ujarnya.
Namun Mirah mengingatkan keberhasilan tersebut tidak boleh membuat PLN berpuas diri. Ia menilai kebutuhan listrik NTB akan meningkat tajam seiring percepatan investasi, pengembangan kawasan industri, dan program hilirisasi yang sedang didorong pemerintah.
Karena itu, menurut dia, keandalan sistem kelistrikan harus menjadi prioritas agar tidak menjadi penghambat masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
General Manager PLN UIW NTB Yondri Zulfadli mengatakan PLN telah menyiapkan penguatan sistem kelistrikan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan listrik, terutama dari sektor industri.
"Capaian rasio elektrifikasi yang mendekati 100 persen merupakan fondasi penting. Ke depan kami siap memperkuat keandalan sistem dan mendukung kebutuhan listrik sektor industri serta hilirisasi di NTB," kata Yondri.
Ia menegaskan listrik tidak lagi diposisikan hanya sebagai layanan dasar, melainkan infrastruktur strategis yang menentukan daya saing daerah. Menurut Yondri, pasokan listrik yang andal akan menjadi faktor penting dalam mendorong investasi, industrialisasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Momentum Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, kata dia, menjadi pengingat bahwa pemerataan akses listrik harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Barat. (Red)