 |
| Sekretaris Daerah NTB Abul Chair saat membuka Edukasi dan Sosialisasi Program JKN serta Penguatan Kapasitas Da'i dan Da'iyah di Mataram (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang tidak boleh bergantung pada kemampuan ekonomi. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disebut sebagai instrumen negara untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan akses berobat karena alasan biaya.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah NTB Abul Chair saat membuka Edukasi dan Sosialisasi Program JKN serta Penguatan Kapasitas Da'i dan Da'iyah di Mataram, Kamis, 23 Juli 2026.
Abul mengatakan JKN harus dipahami sebagai sistem gotong royong, bukan sekadar kewajiban membayar iuran.
"Jika hari ini ada warga yang tiba-tiba sesak napas, apakah kita harus memeriksa isi dompetnya dulu sebelum menolong? Tentu tidak. Kita akan menyelamatkannya terlebih dahulu. Itulah semangat gotong royong yang menjadi roh Program JKN," kata Abul.
Menurut dia, negara tidak boleh membiarkan pelayanan kesehatan hanya dinikmati kelompok yang mampu secara ekonomi. JKN, kata dia, menjadi bukti kehadiran negara dalam menjamin hak kesehatan seluruh rakyat.
"Tidak boleh ada satu pun warga kehilangan kesempatan untuk hidup sehat hanya karena tidak memiliki biaya. Di situlah negara hadir melindungi rakyatnya," ujarnya.
Abul menilai filosofi JKN sejalan dengan budaya gotong royong masyarakat Indonesia maupun nilai ta'awun dalam ajaran Islam. Masyarakat yang sehat, kata dia, ikut membantu membiayai pengobatan peserta lain yang sedang sakit melalui mekanisme iuran.
Karena itu, pemerintah menggandeng para da'i dan da'iyah untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Peran tokoh agama dinilai strategis dalam membangun kesadaran bahwa menjadi peserta JKN bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk solidaritas sosial.
Di sisi lain, Abul mengingatkan peningkatan layanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan rumah sakit dan teknologi medis.
"Teknologi boleh semakin maju, fasilitas boleh semakin lengkap. Tetapi yang paling dibutuhkan masyarakat adalah sentuhan kemanusiaan. Senyum, keramahan, dan kepedulian tenaga kesehatan adalah obat pertama yang dirasakan pasien," katanya.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan tantangan terbesar JKN saat ini masih berada pada rendahnya literasi masyarakat, belum meratanya akses informasi, serta pemanfaatan layanan digital yang belum optimal.
Karena itu BPJS Kesehatan meluncurkan program TASBIH JKN dengan melibatkan para da'i sebagai Garda Terdepan JKN untuk menyampaikan edukasi langsung kepada masyarakat.
"Program JKN menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung Asta Cita Presiden, khususnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor kesehatan," kata Akmal.
Hingga 31 Mei 2026, peserta JKN tercatat mencapai 285,25 juta jiwa atau 98,94 persen dari total penduduk Indonesia. Tingkat keaktifan peserta berada di angka 82,78 persen.
Menurut Akmal, angka tersebut menunjukkan semangat gotong royong masih menjadi fondasi utama sistem jaminan kesehatan nasional. "Masyarakat yang sehat membantu mereka yang sakit, sementara yang mampu menopang peserta yang kurang mampu," ujarnya. (Red)