 |
| Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri dalam peluncuran Program Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PP3S) di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur (Dok. Diskominfotik NTB) |
Lombok Timur, Kilas NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengakui percepatan penurunan stunting tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan intervensi sektor kesehatan. Persoalan validitas data, kemiskinan, sanitasi, hingga pola asuh keluarga dinilai menjadi akar masalah yang harus diselesaikan secara bersamaan.
Komitmen itu ditegaskan dalam peluncuran Program Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PP3S) di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kamis, 2 Juli 2026.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan tingginya jumlah penduduk Lombok Timur yang mencapai lebih dari satu juta jiwa membuat tantangan pengentasan kemiskinan dan stunting semakin kompleks.
"Kita hadir hari ini bukan sekadar meluncurkan sebuah program, tetapi untuk membangun kepedulian bersama. Penurunan stunting tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk generasi yang sehat," kata Indah.
Menurut dia, pencegahan harus dimulai sejak sebelum pernikahan melalui edukasi kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi calon ibu, hingga penguatan pola pengasuhan di lingkungan keluarga. Ia juga meminta desa tidak hanya fokus pada bantuan sosial, tetapi mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal agar kemiskinan yang menjadi salah satu penyebab stunting dapat ditekan.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, mengungkapkan hasil pendampingan di lapangan menunjukkan penyebab stunting jauh lebih kompleks dibanding sekadar persoalan asupan gizi.
"Di lapangan kami menemukan persoalan pola asuh, kebiasaan konsumsi makanan instan, sanitasi, hingga pola pengasuhan keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena itu, solusi yang diberikan juga harus sesuai dengan kondisi setiap keluarga," ujarnya.
Sinta mengatakan pendekatan yang diterapkan dalam PP3S akan dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah desa, hingga keluarga berisiko stunting. PKK juga mendorong kembali aktifnya forum ibu-ibu dan kader Posyandu sebagai ruang edukasi pengasuhan dan pemenuhan gizi keluarga.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur Mohammad Edwin Hadiwijaya menilai tantangan terbesar saat ini justru terletak pada kualitas data. Menurut dia, intervensi tidak akan efektif apabila pemerintah bekerja menggunakan data yang tidak akurat.
"Langkah pertama yang harus kita kawal bersama adalah data yang akurat. Dengan data yang benar, intervensi kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi hingga balita dapat dilakukan secara tepat," kata Edwin.
Ia mengatakan Lombok Timur kini menjadi satu dari lima kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat sistem data percepatan penurunan stunting.
Selain pembenahan data, pemerintah daerah mengklaim terus memperkuat kolaborasi lintas sektor karena penanganan stunting berkaitan erat dengan kemiskinan, pendidikan, sanitasi, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu langkah yang dikedepankan adalah pengoperasian 263 dapur Program Makan Bergizi Gratis yang disebut mendukung pemenuhan gizi sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Peluncuran PP3S menjadi penanda bahwa pemerintah mulai menggeser pendekatan penanganan stunting dari yang sebelumnya berorientasi pada layanan kesehatan menjadi intervensi lintas sektor yang menyasar akar persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. (Red)