 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD NTB menyepakati KUA-PPAS APBD 2027 dengan target pendapatan daerah Rp6,22 triliun. Angka itu naik 10,69 persen dibandingkan APBD murni 2026 yang sebesar Rp5,62 triliun.
Kenaikan pendapatan tersebut datang di tengah tuntutan pemerintah daerah untuk menjaga ruang fiskal sekaligus membiayai agenda transformasi ekonomi NTB.
Dalam kesepakatan yang ditandatangani pada Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat, 14 Agustus 2026, pendapatan daerah 2027 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp3,128 triliun, pendapatan transfer Rp2,98 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp114,24 miliar.
Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,09 triliun. Nilainya meningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni 2026.
Struktur tersebut menghasilkan surplus anggaran sekitar Rp192,7 miliar. Dana itu diarahkan untuk kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan postur tersebut harus dibaca secara realistis, bukan sebagai ruang untuk memperbesar belanja tanpa perhitungan.
“Kekuatan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan ketepatan pengelolaan anggaran,” kata Iqbal.
Menurut dia, kondisi ekonomi dan fiskal yang penuh ketidakpastian membuat pemerintah daerah tidak boleh menggunakan asumsi terlalu optimistis dalam menyusun APBD.
“Kita tidak lagi berharap bahwa krisis akan cepat selesai. Pada saat satu krisis selesai, krisis lain akan datang. Karena itu tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan krisis tanpa menciptakan krisis yang baru,” ujarnya.
Iqbal menegaskan APBD 2027 harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat, bukan sekadar terserap secara administratif.
“APBD harus kita lihat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu, setiap rupiah yang kita belanjakan harus jelas manfaatnya, jelas sasarannya, dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat,” kata dia.
Tak Ingin Bergantung pada Satu Sektor
Pemprov NTB mengarahkan anggaran 2027 pada sejumlah agenda struktural, mulai dari penuntasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan industri agro-maritim hingga pariwisata berkualitas.
Strategi itu ditujukan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi NTB terhadap satu sektor.
“Kita ingin mendorong transformasi struktural, menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, memperkuat ketahanan pangan dan maritim daerah, serta menumbuhkan ekosistem industri agro-maritim sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah,” ujar Iqbal.
Pada sektor pariwisata, pemerintah tidak lagi semata mengejar jumlah kunjungan. Konsep yang didorong adalah quality tourism, dengan indikator lama tinggal wisatawan, belanja wisatawan, kualitas destinasi, keberlanjutan lingkungan, serta dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal.
Di sisi lain, pemerintah provinsi menyatakan kondisi fiskal NTB mulai memasuki fase berbeda. Setelah menyelesaikan kewajiban utang pada 2025, tahun anggaran 2026 menjadi tahun pertama NTB tanpa membawa beban utang pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, pada tahun 2025 untuk terakhir kalinya Provinsi NTB menyelesaikan kewajiban pembayaran utang yang menjadi beban pemerintah daerah. Tahun 2026 menjadi tahun pertama kita memasuki tahun anggaran tanpa membawa utang,” kata Iqbal.
Ia meminta kondisi tersebut tidak disia-siakan dengan kebijakan anggaran yang kembali membebani masa depan.
“Jangan sampai kita membangun hari ini dengan membebani masa depan. Kita ingin memastikan setiap tahun anggaran berikutnya tetap memiliki ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan pembangunan,” ujarnya.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengatakan KUA-PPAS 2027 merupakan hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif dan menjadi dasar pembahasan Raperda APBD 2027.
“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk kesepakatan bersama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” kata Isvie.
Dengan pendapatan Rp6,22 triliun dan belanja Rp6,09 triliun, tantangan NTB berikutnya bukan sekadar menjaga keseimbangan postur anggaran. Pemerintah harus membuktikan bahwa kenaikan kapasitas fiskal benar-benar diterjemahkan menjadi penurunan kemiskinan, penguatan ekonomi produktif, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
APBD 2027 kini memasuki tahap pembahasan berikutnya. Bagi Gubernur Iqbal, ukuran keberhasilan anggaran bukan terletak pada besarnya angka dalam dokumen, melainkan pada seberapa jauh setiap rupiah menghasilkan perubahan nyata. (Red)