 |
| Sekretaris Daerah NTB Abul Chair (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi tidak berhenti sebagai pencari kerja. Mereka dituntut memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja baru.
Sekretaris Daerah NTB Abul Chair mengatakan orientasi pelatihan vokasi harus bergeser. Pemerintah tidak ingin seluruh lulusan hanya diarahkan membawa sertifikat dan mencari lowongan pekerjaan.
“Jangan semua anak kemudian kita arahkan menjadi pencari kerja,” kata Abul Chair saat membuka rangkaian program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi terpadu di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis, 10 September 2026.
Menurut Abul, jika seluruh lulusan hanya mengandalkan lowongan pekerjaan, jumlah pencari kerja akan terus bertambah. Karena itu, kewirausahaan harus menjadi bagian dari ekosistem ketenagakerjaan di NTB.
“Kalau semua lulusan hanya membawa map dan mencari lowongan tanpa berniat berwirausaha, hal itu hanya akan terus memperpanjang antrean pencari kerja,” ujarnya.
Abul juga menekankan pentingnya menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja. Program vokasi tidak boleh berjalan dengan pola lama hanya karena jenis pelatihan tersebut pernah dibutuhkan.
“Pelatihan harus mengikuti pasar, sertifikat harus menjadi paspor kompetensi,” katanya.
Ia mengatakan sertifikat tidak boleh sekadar menjadi bukti seseorang pernah mengikuti pelatihan. Sertifikat harus menunjukkan kemampuan nyata yang dapat dibaca dan dibutuhkan oleh dunia kerja.
“Dunia kerja harus tahu bahwa orang ini memang benar-benar dibutuhkan karena mampu bekerja,” ujar Abul.
Dorongan menciptakan lapangan kerja juga diarahkan hingga tingkat desa melalui program Desa Berdaya. Pemerintah akan memperkuat pendekatan Mobile Training Unit (MTU), sehingga pelatihan datang langsung ke masyarakat dan disesuaikan dengan potensi ekonomi setempat.
“Kalau potensi desa perikanan, maka latih pengelolaan hasil ikan. Kalau desa wisata, maka latih hospitalitinya, bahasa, digital marketing, dan lain sebagainya,” katanya.
Rangkaian program yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB tersebut meliputi BLK Skill Center Up-Skilling, Sertifikasi Alumni SMK, Vokasi Nasional (ABT), SMK Go Global, Desa Berdaya, dan SMA Double Track.
Abul menegaskan penciptaan tenaga kerja berkualitas tidak dapat dibebankan kepada Disnakertrans semata. Pendidikan, investasi, industri, UMKM, pariwisata hingga pemerintah desa harus bergerak dalam satu ekosistem.
“Semua harus bergerak karena transformasi ketenagakerjaan tentu bukan urusannya Disnakertrans saja,” ujarnya.
Bagi Abul, keberhasilan program vokasi bukan diukur dari banyaknya peserta yang dilatih atau sertifikat yang diterbitkan. Ukurannya adalah apakah keterampilan tersebut mampu membawa lulusan masuk ke dunia kerja atau bahkan menciptakan pekerjaan bagi orang lain. (Red)