 |
| Wakil Gubernur NTB sekaligus Ketua Umum BKOW NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri memimpin kunjungan studi tiru ke Pendopo Sabha Mandala Madya Kota Mojokerto (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mojokerto (Kilasntb.com) - Pemerintah Provinsi NTB mulai memburu formulasi baru untuk mempercepat penurunan stunting. Salah satu daerah yang menjadi rujukan adalah Kota Mojokerto, Jawa Timur, yang berhasil menekan prevalensi stunting hingga menyentuh angka 0,92 persen pada April 2026.
Capaian itu dipelajari langsung Wakil Gubernur NTB sekaligus Ketua Umum BKOW NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat memimpin kunjungan studi tiru ke Pendopo Sabha Mandala Madya Kota Mojokerto, Rabu (13/5/2026).
Dalam lima tahun terakhir, angka stunting di Kota Mojokerto turun tajam dari 4,84 persen pada 2021 menjadi 0,92 persen berdasarkan data E-PPGBM.
“Yang menarik di Mojokerto adalah penguatan koordinasi lintas sektor sampai menyentuh langsung keluarga. Pendampingan dilakukan secara intensif dan terukur,” ujar Indah Dhamayanti Putri yang akrab disapa Umi Dinda.
Menurutnya, berbagai program percepatan penurunan stunting sebenarnya juga telah dijalankan di NTB. Namun, Mojokerto dinilai memiliki penguatan pada aspek pendampingan keluarga dan konsistensi intervensi hingga tingkat rumah tangga.
Tak hanya mengandalkan sektor kesehatan, Pemkot Mojokerto juga memperkuat regulasi dan dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Tercatat, ada 27 regulasi terkait Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) yang diterapkan.
Selain itu, intervensi dilakukan melibatkan 13 hingga 18 OPD setiap tahun dengan dukungan berbagai inovasi berbasis masyarakat.
Mulai dari pemberian makanan lengkap bagi balita stunting, pendampingan ibu hamil, gerakan remaja sehat, hingga pengelolaan sampah organik untuk mendukung pemenuhan gizi keluarga.
“Stunting tidak bisa ditangani secara sektoral. Dibutuhkan kerja kolaboratif, pendampingan yang konsisten, serta keberpihakan anggaran agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Umi Dinda.
Rombongan BKOW NTB diterima langsung Wali Kota Mojokerto bersama jajaran pemerintah daerah, mulai Sekretaris Daerah, staf ahli, hingga kepala OPD terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial P3A.
Kepala Dinas Kesehatan NTB dan Kepala Dinas Sosial P3A NTB yang turut mendampingi kunjungan menilai keberhasilan Mojokerto menunjukkan pentingnya integrasi program, monitoring, dan keberlanjutan intervensi berbasis keluarga.
BKOW NTB berharap praktik baik yang diterapkan Kota Mojokerto dapat menjadi referensi untuk mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas generasi masa depan di NTB. (Red)