 |
| Pertemuan antara Kepala BGN RI, Dadan Hindayana, dan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Pendopo Tengah Gubernur NTB (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat percepatan signifikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 9 Mei 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh kabupaten/kota di NTB dengan cakupan penerima manfaat mencapai 1.832.808 orang.
Data tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Kepala BGN RI, Dadan Hindayana, dan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Mataram, Rabu, 12 Mei 2026.
BGN juga mencatat program tersebut melibatkan 39.023 relawan di NTB. Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak yakni 258 unit, disusul Lombok Tengah 179 unit dan Lombok Barat 126 unit.
Dadan menyebut capaian NTB melampaui target awal pemerintah pusat dan menjadi salah satu daerah dengan progres pelaksanaan MBG terbaik secara nasional.
“Kalau pemerintah harus membangun dapur sendiri semuanya, tentu akan berat dan membutuhkan waktu lama. Sementara Presiden meminta program ini segera berjalan. Dari situlah lahir pola kemitraan bersama masyarakat melalui yayasan,” kata Dadan.
Menurut dia, pelaksanaan program berskala nasional tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari percepatan operasional hingga tingginya ekspektasi publik.
“Kalau memulai kebaikan besar untuk masyarakat, kita memang harus siap menerima kritik dan sorotan. Yang terpenting adalah terus memperbaiki dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan pemerintah daerah masih menemukan sejumlah wilayah pinggiran yang belum sepenuhnya terjangkau layanan MBG. Wilayah tersebut umumnya berada jauh dari pusat kota sehingga belum banyak diminati mitra penyelenggara program.
“Di beberapa desa sebenarnya sudah ada sekolah dan pondok pesantren yang sangat memungkinkan untuk dilayani satu SPPG. Program ini sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut,” kata Iqbal.
Ia mengatakan Pemprov NTB terus melakukan konsolidasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperluas jangkauan layanan MBG, terutama di kawasan yang belum terlayani optimal.
Menanggapi hal tersebut, Dadan memastikan BGN akan menindaklanjuti laporan pemerintah daerah untuk mempercepat pembentukan titik layanan baru.
Pertemuan di Pendopo NTB itu turut dihadiri Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Ghani, serta tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Lombok.