 |
| (Dok. Kilas NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengarahkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan semata sebagai proyek pemenuhan gizi, melainkan instrumen besar untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Dengan aliran anggaran mencapai Rp27,7 miliar per hari di NTB, pemerintah daerah tak ingin produk lokal hanya menjadi penonton di daerah sendiri.
Pesan itu mengemuka dalam rapat koordinasi penguatan rantai pasok MBG di Hotel Lombok Raya, Jumat, 29 Mei 2026. Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, menegaskan bahwa program nasional tersebut harus menjadi ruang hidup bagi petani, nelayan, peternak, koperasi, hingga UMKM lokal.
“Dana program diharapkan berputar langsung di masyarakat sehingga menciptakan dampak ekonomi yang luas,” kata Abul Chair.
Menurut dia, MBG memiliki dua wajah sekaligus: memperbaiki kualitas gizi generasi muda dan menggerakkan ekonomi desa. Karena itu, rantai pasok lokal harus diperkuat agar kebutuhan pangan program tidak justru dipenuhi produk dari luar daerah.
“Program ini memiliki efek ganda, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi desa dan masyarakat,” ujarnya.
Data Pemprov NTB menunjukkan, hingga Mei 2026 terdapat 842 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB dan 733 unit di antaranya aktif beroperasi. Program tersebut melibatkan lebih dari 4.300 penyedia lokal dan menyerap sekitar 39 ribu tenaga kerja.
Abul Chair menilai angka tersebut menunjukkan MBG telah berubah menjadi salah satu simpul ekonomi baru di NTB. Namun ia mengingatkan, besarnya perputaran uang harus diikuti pengawasan ketat terhadap kualitas pangan dan disiplin standar operasional.
“Produk MBG harus dikenal sehat, higienis, aman, dan terpercaya. Karena itu keamanan pangan dan kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas utama,” katanya.
Sorotan lebih tajam datang dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. (Purn) Sony Sanjaya. Ia mengingatkan agar manfaat ekonomi MBG tidak bocor ke luar daerah hanya karena lemahnya keberpihakan terhadap supplier lokal.
“Manfaat ekonomi program ini jangan sampai mengalir keluar daerah. Supplier lokal harus diutamakan agar perputaran ekonomi terjadi di masyarakat setempat,” ujar Sony.
Di NTB, kata Sony, terdapat 853 SPPG terverifikasi dan 828 unit telah operasional. Program itu menyerap lebih dari 40 ribu tenaga kerja serta melibatkan sekitar 4.457 supplier, mayoritas berasal dari kelompok UMKM.
Sony menyebut program MBG dapat menjadi momentum kebangkitan produksi pangan lokal, mulai dari telur, ikan, hingga sayur-mayur. Namun ia juga mengingatkan adanya risiko penurunan kualitas di tengah besarnya kebutuhan pasokan harian.
“Tahun kedua program difokuskan pada peningkatan kualitas dan kepatuhan standar. Kepala SPPG harus aktif melakukan pengawasan terhadap mitra,” katanya.
Pemerintah pusat, kata dia, bahkan membuka kemungkinan penghentian sementara operasional bagi mitra yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan dalam 30 hari pertama operasional.
Selain kualitas pangan, pemerintah juga menyoroti aspek keselamatan operasional, termasuk instalasi dan penggunaan gas di dapur layanan MBG.
Sony memaparkan, Lombok Timur menjadi daerah penerima distribusi anggaran MBG terbesar di NTB dengan nilai sekitar Rp8,3 miliar per hari. Disusul Lombok Tengah Rp6,2 miliar dan Lombok Barat Rp3,9 miliar.
Dari total anggaran harian itu, sekitar Rp4 miliar terserap untuk pembayaran tenaga kerja sebanyak 40.100 orang. Pemerintah meyakini perputaran uang tersebut akan memicu konsumsi dan aktivitas ekonomi masyarakat bawah.
“MBG adalah penggerak ekonomi tingkat bawah atau ekonomi kerakyatan, karena itu seluruh pihak harus memahami dan menyampaikan dampak besar program ini kepada masyarakat secara benar.” pungkasnya. (Red)