 |
| Rapat Koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Hotel Grand Madani, Mataram (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelontorkan anggaran lebih dari Rp500 miliar ke desa-desa sepanjang 2026 melalui skema Program Desa Berdaya Tematik dan dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyebut program itu menjadi strategi utama menekan angka kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
“Melalui Desa Berdaya saja ada sekitar Rp128 miliar yang langsung turun ke desa. Kalau digabung dengan program OPD dan berbagai pihak lainnya, totalnya dipastikan lebih dari Rp500 miliar yang berputar di desa,” kata Iqbal saat membuka Rapat Koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Hotel Grand Madani, Mataram, Senin, 25 Mei 2026.
Iqbal mengatakan selama ini berbagai program bantuan pemerintah, NGO internasional, hingga sektor swasta masuk ke desa tanpa koordinasi yang jelas. Akibatnya, anggaran besar yang dikucurkan belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan.
“Program masuk sendiri-sendiri, tidak saling terhubung, tidak ada sinkronisasi data, dan tidak ada yang mengorkestrasi. Karena itu pemerintah provinsi hadir memastikan semua program bergerak dalam satu arah,” ujarnya.
Pemprov NTB kini menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui program tematik, pemerintah akan memverifikasi ulang data kemiskinan, memetakan persoalan spesifik tiap desa, lalu menghubungkan bantuan dan sumber pendanaan agar lebih tepat sasaran.
Menurut Iqbal, pendekatan itu dipilih di tengah tekanan fiskal daerah akibat turunnya transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah. Meski ruang fiskal menyempit, ia memastikan Program Desa Berdaya Tematik tetap dipertahankan.
“Ini bukan sekadar program bantuan. Ini ikhtiar membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari desa agar pertumbuhan daerah lebih inklusif dan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Program tersebut diarahkan untuk menopang tiga sektor utama, yakni ketahanan pangan, kelestarian hutan, dan pengembangan pariwisata desa. Pemerintah berharap perputaran ratusan miliar rupiah di tingkat desa mampu memicu aktivitas ekonomi baru dan membuka lapangan usaha masyarakat.
Iqbal juga menyoroti pentingnya tata kelola anggaran di tingkat desa. Ia meminta kepala desa dan lurah mengelola dana secara transparan dan berorientasi jangka panjang.
“Dana Rp300 juta mungkin terlihat kecil. Tetapi kalau diorkestrasi dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih besar dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.
Data Pemprov NTB menunjukkan Program Desa Berdaya Tematik menjadi salah satu program prioritas daerah pada 2026 dengan sasaran memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal desa. Pemerintah daerah menilai skema tersebut lebih efektif dibanding bantuan sektoral yang berjalan parsial. (Red)