 |
| Situasi krisis air di Gili Trawangan (Dok. Diskominfotik NTB) |
Lombok Utara, Kilas NTB — Krisis air bersih melanda kawasan Gili Trawangan dan sekitarnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan suplai air kembali mengalir dalam satu hingga dua hari, di tengah persoalan regulasi lingkungan dan proses hukum yang menyebabkan jaringan air terhenti.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk memulihkan suplai air. Menurut dia, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari sisi regulasi karena air menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan aktivitas pariwisata.
“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata,” kata Lalu Muhammad Iqbal saat mengunjungi Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, Ahad, 6 September 2026.
Iqbal mengatakan Pemprov NTB telah meminta ruang diskresi agar suplai air melalui jaringan yang sudah tersedia dapat kembali berjalan untuk sementara. Opsi ini ditempuh sembari pemerintah menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum yang menjadi latar belakang terhentinya jaringan air.
Menurut dia, Menteri Lingkungan Hidup telah menyatakan komitmen membantu mencari jalan keluar. Pemprov NTB akan memformalkan langkah tersebut melalui koordinasi dan surat resmi antarlembaga, termasuk dengan pihak swasta yang berkaitan dengan pengelolaan jaringan air.
“Kami akan segera mencarikan jalan keluarnya. Kami akan berkomunikasi dengan pihak swasta dan menyelesaikan berbagai persoalan regulasi yang terkait untuk memastikan air bisa segera mengalir kembali,” ujar Iqbal.
Sambil menunggu pemulihan jaringan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melakukan dropping air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan wisatawan. Namun, distribusi air menggunakan kendaraan hanya menjadi solusi sementara untuk mengatasi kondisi darurat.
Iqbal mengatakan mengaktifkan kembali jaringan air yang sudah tersedia merupakan pilihan paling memungkinkan dalam jangka pendek. Pemerintah, kata dia, tetap harus menyiapkan penyelesaian permanen yang memenuhi ketentuan hukum dan perlindungan lingkungan.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat, pelaku pariwisata, dan para wisatawan yang terganggu. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” katanya.
Krisis air di kawasan Gili tidak hanya berdampak terhadap masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas pariwisata. Pemerintah NTB karena itu berupaya mempertemukan dua kepentingan: menjamin kebutuhan dasar dan keberlangsungan ekonomi pariwisata, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya air berjalan sesuai aturan lingkungan dan hukum. (Red)